DINAMIKA POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

  • M. Rizwan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
  • Azhari Akmal Tarigan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Abstract

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa dinamika politik hukum di tingkat nasional mempengaruhi produk hukum legislasi terhadap Aceh. Studi ini mempergunakan pendekatan politik hukum untuk melihat konfigurasi politik nasional dalam pembahasan tentang kewenangan bidang syariat Islam bagi Aceh. Lahirnya UU No 11 tahun 2006 merupakan interaksi dari berbagai faktor. Pertama, konfigurasi politik yang demokratis di Indonesia sejak reformasi telah melahirkan berbagai produk hukum yang responsif dan terbuka bagi masyarakat. Termasuk diantaranya adalah lahirnya undang-undang otonomi khusus bagi Aceh. Kedua, sikap negara yang semakin akomodatif terhadap Islam sebagai sumber hukum, semangat kebangsaan untuk membantu Aceh setelah tsunami, dan juga dukungan internasional untuk perdamaian Aceh, mendorong pengakuan pemerintah pusat terhadap kewenangan Aceh dalam bidang pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu keistimewaan Aceh. Sikap pemerintah pusat yang responsif terhadap persoalan Aceh menunjukkan bahwa karakteristik rezim politik mempengaruhi bentuk respon terhadap persoalan-persoalan di Aceh. Pada ranah teoritik, perubahan politik hukum nasional terhadap Aceh sekaligus memperkuat teori politik hukum.

Author Biographies

M. Rizwan, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Azhari Akmal Tarigan, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

References

Ahmad M. Ramli, Membangun Hukum Nasional yang Demokratis serta Masyarakat yang
Berbudaya dan Cerdas Hukum, Bulletin Hukum Perbankan, Vl. 6, No. 2, Agustus
2008.
Bivitri Susanti, Undang-Undang untuk Aceh Yang Berkeadilan, Sejahtera, dan
Demokratis, https://parlemen.net/?p=1480, diakses tanggal 24 Juni 2019 pukul
11.45 Wib.
Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran, Jakarta: Mizan,
2007.
Endah Nurdiana, “Membangun Kesejahteraan dan Perdamaian Aceh,” Koran Tempo, 16
Mei 2006.
Mohd. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Naskah Akademis Undang-Undang Pemerintahan Aceh versi Pemerintah.
Risalah Rapat Pansus DPR RI RUU tentang Pemerintahan Aceh, tanggal 24 Februari
2006.
Risalah Rapat Pansus DPR RI RUU tentang Pemerintahan Aceh, tanggal 26 Februari
2006.
Risalah Rapat Pansus DPR RI RUU tentang Pemerintahan Aceh, tanggal 27 Februari
2006.
Serambi Indonesia, 11 Maret 2006, “Pansus RUU PPA Minta Dukungan.”
Serambi Indonesia, 12 Maret 2006, “Ulama Serukan Masyarakat Berdoa untuk RUUPA.”
Sigit Pamungkas, Partai Politik, Praktik dan Teori di Indonesia, Yogyakarta: Institut for
Democracy and Welfarism, 2011.
Sofyan Djalil, “Risalah Rapat Pansus DPR RI RUU PA,” tanggal 24 Februari 2006.
Sudi Fahmi, Konsistensi Hukum antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Studi
atas Pelaksanaan Desentralisasi dalam Bidang Kehutanan, Yogyakarta: Total Media,
2009.
Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia, Kontestasi Ideologi dan Kepentingan,
Kencana: Jakarta, 2016.
Tim Penyusun, Sejarah Lahirnya UU Pemerintahan Aceh (Perspektif Partisipatif di Aceh),
Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah dan Sekretariat DPR Aceh, 2009.
Vedi R Hadiz, Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia A Southeast Asia Perspective,
California: Stanford University Press, 2010.
Arskal Salim, Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia,
Hawai: Univesrity of Hawai’i Press, 2008.
Otto Syamsuddin Ishak, Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme, Banda Aceh:
Bandar Publishing, 2013.
Wawancara penulis dengan M Nasir Jamil, anggota DPRA 2004-2009, DPR RI 20092014,

dan 2014-2019, salah satu anggota DPR RI dari Aceh yang terlibat dalam
pembahasan RUU Pemerintahan Aceh. Wawancara dilakukan tanggal 16 Februari
2019 di Lhokseumawe.
Published
2022-08-24
Section
Articles