GAGASAN PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI INDONESIA
Abstract
Jurnal ini dilatar belakangi UUJPH pada Pasal 4 Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib (Mandatory) disertifikasi halal, kewajiban ini menimbulkan biaya untuk membuat sertifikasinya, bagaimana dengan produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMK), Perintah UUJPH yang menanggung biaya sertifikasi halal pihak ketiga, termasuk pihak swasta didalamnya, setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disahkan, maka biaya sertifikasi halal menjadi tanggung jawab negara. Biaya yang harus ditangung negara untuk membiayai sertifikasi halal UMK ini. Data BPS pada tahun 2020 UMK sebanyak 64.133.354, dengan perhitungan biaya yang akan timbul akibat kebijakan ini, kalau biaya sertifikasi halal level C diperkirakan Rp. 1.500.000, (termasuk biaya Auditor, Registrasi, Majalah Jurnal, Pelatihan, penambahan Biaya Rp. 200.000 jika perusahaan memiliki outlet, maka biaya pembuatan sertfikat halal untuk Usaha Mikro Kecil Rp. 109.026.701.800.000,- suatu angka yang sangat besar109 Triliun lebih. Yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini, bagaimana seharusnya pengaturan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Indonesia?
References
Journal of Law and Policy for the Information Society, Vol. Winter 2008-2009,
No. 4, 2008)
Anthony I Ogus, Regulation Legal Form and Economic Theory (Oregon hart Publishing,
2004)
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (St. Paul Minn : West Publishing,
2004)
Bruce H. Kobayashi dan Larry E. Ribstein, Law’s Information Revolution, (Arizona Law
Review, No. 53, 2011)
Gilles Grolleau dkk, Fair Traiding In Markets For Credence Goods An Analysis Appalied To
Agri Food Product, (Intereconomics, Vol 36 No 4, 2001)
Giesela Rühl, Consumer Protection in Choice of Law, (Cornell University, Cornell
International Law Journal, Vol. 44, 2011)
Gilles Grolleu dan Sandos BenAbid, Fair Traiding in Markets for Credence Goods, An
Analysis Applied to Agri-Food Products, (Intereconomics, Vol. 36 No 4, 2001)
Henry N. Butler dan Jason S. Johnston, Reforming State Consumer Protection Liability:
an Economic Approach, (Columbia Business Law Review, Vol. 1, 2010)
Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab
Mutlak, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2004)
Jim Hawkins, Financing Fertility, (Harvard Journal on Legislation, Vol. 47, Winter
2010)
J. Howard Beales, Health Related Claims, the Market for Information, and the First
Amendment, (Health Matrix: Journal of Law-Medicine, Vol. 21, 2011)
Jonathan M. Barnett, Intermediaries Revisited: Is Efficient Certification Consistent with
Profit Maximization?, (Journal of Corporation Law, Vol 37, Spring 2012)
Luke Garrod, dkk., Competition Remedies in Consumer Markets, (Loyola Consumer Law
Review, Loyola University of Chicago School of Law, Vol. 21, 2009)
Niels J. Philipsen, Regulation of Liberal Professions and Competition Policy: Developments
in the EU And China, (Journal of Competition Law and Economics, Vol. 6,
June 2010)
Nicole J. Olynk, Labeling of Credence Attributes in Livestock Production: Verifying Attributes
which are more than “Meet the Eye”, (Journal of Food Law and Policy, Vol. 5,
2009)
Tracey M. Roberts,Innovations in Governance: A Functional Typology of Private Governance
Institutions, (Duke Environmental Law and Policy Forum, Vol. 22, 2011)
Omari Scott Simmons, Corparate Reform as a Credence Service (Journal of Business and
Technology Law, Early reflections on the Financial Crisi, Vol 5, 2010)
Zulham,Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal,
(Kencana, Jakarta 2008)
_______ UU JPH : Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal, (makalah
disampaikan pada Talk Show Lembaga Dakwah Fakultas Kesehatan Masyarakat
UI, Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, (Surabaya,
Bina Ilmu, 1987)
