PANDANGAN ORMAS ISLAM TERHADAP DRAF KRITERIA BARU PENENTUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

Abstract

Discussion of the proposed draft of new MABIMS criteria and draft
of MUI criteria was made for a common interest and agreement deliberately for
the unification of the Hijri calendar in Indonesia. Some Islamic Organizations
in Indonesia had provided various views and attitudes towards the draft of the
new criteria. The views and attitudes of these mass organizations was various,
and only the Islamic Union (Persis) had accepted and used these criteria since
2012. The other organizations’ views were as follows: Nahdlatul Ulama(NU),
expressly stipulated that the initial stipulation of Ramad}an, Syawal, dan
Zulhijjah was based on rukyat, with hisab support. As like NU, al-Irsyad al-
Islamiyyah was still guided with rukyat. For it, hisab was just as a tool for
the implementation of rukyat properly and effectively. Similarly al-Jam’iyatul
Wasliyah, which was consisten guided on rukyat, but chose to use the criteria
of the workshop results in Cisarua Bogor in 2011M. While Muhammadiyah
until now had not determined the official attitude about the draft.

Pembahasan terhadap usulan draf kriteria baru MABIMS dan draf
kriteria MUI sengaja dibuat untuk sebuah kepentingan dan kesepakatan
bersama guna penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. Beberapa Ormas
Islam di Indonesia telah memberikan berbagai pandangan dan sikap terhadap
draf kriteria baru tersebut. Pandangan dan sikap dari ormas-ormas tersebut
berbagai macam, dan hanya Persatuan Islam (Persis) yang menerima dan
menggunakan kriteria tersebut sejak tahun 2012. Adapun pandangan ormas
lainnya sebagai berikut: Nahdlatul Ulama (NU), dengan tegas menyatakan
bahwa penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkan
pada rukyat, dengan dukungan hisab. Sama seperti NU, al-Irsyad al-Islamiyyah
tetap berpedoman rukyat. Baginya, hisab hanya sebagai alat pembantu untukpelaksanaan rukyat secara tepat dan efektif. Begitu pula al-Jam’iyatul Wasliyah,
yang tetap berpedoman pada rukyat, namun memilih menggunakan kriteria
hasil dari lokakarya di Cisarua Bogor tahun 2011M.Sedangkan Muhammadiyah
sampai saat ini belum menentukan sikap resmi tentang adanya draf tersebut.